oleh

Penerbitan Data Kependudukan Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Ini Tanggapan Kang Her

Dewan Pendiri LBH Baruterang Sayap Putih, Kang Her

TN86.COM, Karawang

Adanya temuan terhadap penerbitkan data kependudukan (KK) oleh Disdukcapil Kabupaten Karawang atas perubahan status perkawinan yang belum tercatat menjadi polemik dan temuan hukum. Masih banyaknya perkawinan yang belum dicatatkan menunjukan kekurang sadaran masyarakat terhadap hukum perkawinan, dan data kependudukan, kondisi ini menjadikan inisiatif bagi LBH Baruterang Sayap Putih untuk menjalin kerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Karawang agar mengadakan Sosialisasi kepada seluruh Masyarakat terkait dengan Hukum Perkawinan dan Dokumen Kependudukan secara masif.

Kang Her, memaparkan terkait status hukum KK yang diterbitkan setelah berlakunya Perpres No.96 Tahun 2018. Bahwa penerbitan KK karena perubahan data perkawinan yang belum dicatat sebelum Perpres No. 96/18 berlaku tetapi ststus hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri dilaksanakan dengan persyaratan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data perkawinan yang ditanda tangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Sesuai ketentuan Bab VI Ketentuan Penutup pasal 79 Perpres 96/2018.
Dengan demikian maka setelah berlakunya Perpres ini tidak ada lagi penerbitan KK yang mendasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM).

Dalam Perpres yang sama juga dikatakan bahwa Penerbitan KK baru untuk penduduk WNI harus memenuhi persyaratan : a. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian. Pasal.11 ayat (1) butir a.

Oleh sebab itu maka semua penerbitan dokumen kependudukan seperti KK setelah berlakunya Perpres 96/2018 tersebut harus mengacu pada ketentuan Perpres ini tidak bisa tidak.

Salah satu syarat perubahan status dalam KK adalah Perkawinan atau Perceraian. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan ayat (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam ayat (2) nya disebutkan. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan yang dilakukan secara agama sah tetapi blm sah menurut hukum ketika belum dicatatkan sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku.

Demikian juga putusnya perkawinan (perceraian) ada beberapa sebab diantaranya :
a. Kematian
b. Perceraian dan
c. Keputusan Pengadilan.
Seperti diatur dalam pasal. 38 UU No.1/1974.

Tentang perceraian diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebut dengan istilah TALAK. Menurut KHI Pasal 129, 130, 131 Talak adalah Ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama. Pasal 129 menyebutkan “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.
Jadi talak yang diakui secara hukum Negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.
Maka dengan demikian Talak yang diucapkan atau tertulis yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah, hanya sah menurut hukum Agama.

Dari sumber-sumber hukum di atas maka, dalam setiap penerbitan data kependudukan, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Kang HER tokoh muda Karawang, sekaligus Founder ENDANG HERMAWAN FOUNDATION (YEHF) memaparkan. ( Red )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed