oleh

Pemohon Kartu Keluarga (KK) Baru Bisa Menggunakan SPTJM. Inilah Penjelasan Disdukcatpil Karawang

TN86.COM – Karawang

Bagi warga yang ingin membuat Kartu Keluarga (KK) baru bisa menggunakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM). Hal itu berdasar atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi (Kasie) Identitas Penduduk Disdukcatpil Karawang Abdul Majid, SH,.MSI. “Dalam pelaksanaan pendaftaran dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) ada kolom status perkawinan didalam kolom tersebut akan tercantum perkawinan tercatat apabila sipemohon melampirkan Akta Nikah/Akta Perkawinan, ” terangnya.

Majid menambahkan, meskipun demikian bagi warga yang tidak mempunyai surat nikah jangan takut tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) baru.
“Tetapi bagi pemohon yang tidak melampirkan akta nikah, jangan khawatir tidak akan memiliki Kartu Keluarga (KK) baru. Pemohon dapat melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) perkawinan yang ditanda tangani oleh sipemohon di atas materai Rp6000 dengan 2 orang saksi maka akan bisa membuat Kartu Keluarga (KK) baru, meskipun status dalam KK perkawinan tidak tercatat,” tambahnya.

Dikatakannya juga, bagi pemohon pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru yang status sudah resmi bercerai harus melampirkan surat akta cerai dari Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019.
“Berdasarkan ketentuan tersebut khusus pada kolom perkawinan hanya ada perkawinan tercatat, perkawinan tidak tercatat, perceraian tercatat, cerai hidup tidak tercatat, dan cerai mati,” imbuhnya.

Dikatakan Abdul Majid. “Bagi pemohon Kartu Keluarga (KK) baru meskipun status sudah resmi cerai dan tidak memiliki surat cerai dari pengadilan, Pemohon bisa melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) perceraian.”

“Begitu juga dalam perceraian apabila sipemohon dokumen kependudukan KK, maka harus dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama. Dan dalam perkawinan statusnya cerai hidup tercatat. Apabila pemohon tidak memiliki akta cerai tetapi sudah bercerai dapat melampirkan SPTJM perceraian, yang ditandatangani oleh para pihak dan 2 orang saksi,” pungkasnya.

Majid menegaskan bahwa jika kawin tidak tercatat, maka cerai pun tidak tercatat, hal itu bisa menggunakan SPTJM. Namun jika nikah tercatat, maka cerai pun harus tercatat.
“Jika kawin tidak tercatat maka cerai pun tidak tercatat bisa menggunakan SPTJM. Nikah tercatat maka cerai pun harus tercatat.” Tegasnya melalui pesan WA pribadinya beberapa waktu lalu.” (Gasya/Hen)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed