oleh

Kunci Pintu Digital Di Instansi Pemerintah, Diduga Salah Satu Pelanggaran UU KIP

TARGETNEWS86.COM – KARAWANG,-

Kunci digital yang diterapkan diberbagai intansi di Kabupaten karawang, menurut Sabil Akbar yang merupakan Anggota Komisi 1 DPRD Propinsi Jawa Barat, tidak relevan dan terkesan tidak sesuai dengan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik), hal tersebut Ia sampaikan setelah menghadiri acara diskusi publik dengan para aktivis mahasiswa di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Karawang.

“Apa relevansinya intansi pemerintah menggunakan kunci digital di berbagai intansi perkantorannya? Kan mereka itu pejabat publik dan kebijakan mereka berkaitan dengan masyarakat banyak,” Ungkap Sabil.

Menurut Sabil juga, para pejabat pemerintahan itu merupakan aparatur negara yang bekerja untuk masyarakat, yang harus selalu diawasi oleh masyarakat jadi dengan adanya kunci digital tersebut, menurutnya masyarakat jadi sulit untuk memantau kinerja para aparaturnya.

“Itukan udah jelas apalagi media itu dilindungi oleh Undang – undang Pers, jadi menurut saya dengan adanya kunci digital tersebut, seolah menghalangi atau menghambat media untuk mengontrol para kegiatan ASN dan Pejabat Negara di dalam kantor, yang berkaitan dengan kebijakan publik,” Tegasnya.

Sabil juga memaparkan bahwa dengan adanya kunci digital tersebut, masyarakat harus mempertanyakan kepada humas Pemerintahan setempat, apakah ada komitmen terkait dengan program tersebut antar intansi, ataukah program tersebut merupakan atensi, atau juga ada hal – hal yang krusial sehingga kantor para pejabat publik harus tertutup dan tidak bisa diekspose oleh para awak media. ( Opik )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed