oleh

Bupati Mana Nuranimu?, Tumbalkan Rakyat Kecil Dengan Himbauan Yang Nyeleneh

TargetNews86, KARAWANG

Miris, apakah masyarakat golongan kecil tidak ada hak untuk menikmati fasilitas di Negara ini?, pertanyaan itu kini ada di dalam benak kalangan wong cilik negeri ini khususnya di Kabupaten Karawang seiring dengan boomingnya himbauan Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana bernomor: 973/7969/ Bapenda yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2018, tentang pembayaran tagihan PLN pasca bayar di nilai tidak pro terhadap rakyat kecil.

Himbauan yang disertai sangsi pemutusan aliran listrik bagi pengguna yang menunggak beberapa hari itu mengundang kontroversi dan amarah bagi sebagian masyarakat dan aktivis kemanusian di Kabupaten Karawang.
Kejadian viralnya himbauan tersebut berawal dari masyarakat yang juga seorang aktivis sosial IS (39) didatangi tiga orang petugas PLN Rabu 2/1/18¬† yang ternyata akan mencabut sementara aliran listrik di rumah IS di Dusun Jatimulya RT 05 /2 Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur, hanya karena pemilik rumah telat membayar tagihan listrik beberapa hari, ” pada hari Rabu tgl 2 Januari 2019 persis jam 17.00 saya kedatangan 3 orang petugas PLN dengan membawa surat tagihan listrik, pas saya tanya baru sebulan yah kang ?, tapi petugas PLN tersebut¬† malah menjelaskan mau menyegel kwh listrik saya dengan alasan lewat dari tanggal 20 ini atas dasar surat edaran bupati, pas saya lihat yah benar tagihan saya malah didouble dengan bulan ini ” ujar IS kepada wartawan.
Lanjutnya kembali ” ditambah petugas PLN memaksa saya suruh tanda tangan surat tagihan walaupun saya minta jeda waktu tiga (3) hari, tagihan ini cuma nunggak 10 hari dari jatuh tempo tanggal 20 ” Tuturnya.
Terkait hal ini membuat geram di kalangan aktivis sosial di Karawang dan element Lembaga Sosial Kontrol Masyarakat tak terkecuali pimpinan Pusat LSM GARDA RI Denis FW ketika redaksi TargetNews86 temui dikediamannya, ternyata beliau mendapat laporan langsung dari korban, ” Besok kita cek kebenaran himbauan tersebut kepada Bupati dan pihak PLN Karawang¬† terkait himbauan ini, bila dilihat dari surat edaran tersebut jelas asli dari Bupati, tapi mari kita kedepankan azas praduga tak bersalah karena Bupati juga mempunyai hak untuk menjawab dan menerangkan kebijakan beliau, dan kami pun sebagai lembaga akan mempergunakan hak sosial kontrol kami untuk membela masyarakat kecil yang tertindas, besok kita konfirmasi PLN dan Bupati ” Ujar Denis.
Lanjutnya ” dan bila ini benar maka atas nama rakyat Karawang kami meminta dengan tegas agar Bupati mencabut himbauan tersebut dan segera meminta maaf kepada masyarakat Karawang, itu untuk kebaikannya juga ” Pungkasnya.
Namun sangat di sayangkan sampai berita ini di terbitkan redaksi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana belum menjawab Chat WhatsApp dari redaksi. ( Red )

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed