oleh

Abaikan Somasi, GPB Akan Bawa Dugaan Kasus PHK Sepihak oleh Polin Jaya ke Ranah Hukum

TARGET NEWS 86 – KARAWANG

Perusahaan pembiayaan PT. BPR Polin Jaya yang kini telah diakusisi oleh PT BPR Sinar Mas Pelita Cabang Cikampek diduga melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) sepihak kepada salah satu karyawannya Wowo Subowo.

Dugaan tersebut muncul ketika Divisi Bantuan Hukum Garda Patriot Bersatu (GPB) menerima pengaduan dari Wowo yang langsung dikuasakan ke GPB.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh Denis F.W, SH selaku Ketua Umum GPB bahwa Wowo telah bekerja pada PT BPR Polin Jaya sejak tanggal 1 Februari 2007 yang lalu.
Menurut pengakuannya, Wowo menerima gaji sebesar Rp3.750.000, namun sayangnya, setelah beberapa tahun bekerja, PT BPR Polin Jaya, sejak bulan Januari, Maret, April 2018 tidak membayar upahnya sebesar Rp500.000.-

“Sejak bulan Januari, Maret, April, 2018 saya tidak mendapatkan uang bensin sebesar Rp70.000.- dan uang sewa motor Rp365.000.-/bulan dan tidak mendapatkan bonus bulan April 2018,” ucapnya kepada Target News 86.

“Tanpa disertai dengan Surat Peringatan (SP) terlebih dahulu, Polin Jaya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. 087/SK.DIR/BPR-PJ/VI/2018 ke saya dengan alasan indisipliner dan tuduhan menggelapkan setoran nasabah,” ucap Wowo.

Menanggapi hal itu, Denis mendesak PT BPR Polin Jaya agar melakukan pembuktian di Pengadilan Pidana atas tindakan klien kami yang dituduh menggelapkan setoran nasabah.

Denis melihat beberapa kejanggalan dalam surat PHK yang tertanggal 21 Juni 2018 yang diterima klien-nya. “Tterdapat keterangan surat mutasi, padahal PHK dengan mutasi sangatlah berbeda,” ucapnya kepada Target News 86, Rabu (29/01/20).

Lanjut Denis, PT. Sinar Mas Pelita Cabang Cikampek telah menerima somasi ke-2 dari Garda Patriot Bersatu, namun tidak mendapatkan jawaban.

Denis menyayangkan, padahal pernah dilakukan Mediasi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 567/7692/HIPK antara Pihak PT BPR Polin Jaya bersama klien kami Wowo Subowo dengan Mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Suwarsih, S.H.

“Hasil mediasi menyatakan agar pihak perusahaan PT. BPR Polin Jaya melakukan pemutusan kerja terhadap pekerja Sdr. Wowo Subowo terhitung sejak akhir bulan Juli 2018 dengan memberikan hak-hak pekerja seperti uang pesangon 9 bulan X Rp3.919.000.- 35.271.000.-, uang penghargaan masa kerja 4 bulan X Rp3.919.000 sebesar 15.676.000.-, penggantian perumahan, pengobatan perawatan 15% X Rp50.947.000.- sebesar Rp7.642.050.-. Jadi seharusnya klien kami menerima pesangon sebesar 58.589.050.-,” terang Denis.

Berdasarkan anjuran yang telah dikeluarkan dengan surat nomor 567/7 107/HIPK tanggal 3 Oktober 2018 perihal anjuran, Denis menerangkan bahwa pihak klien-nya menerima anjuran melalui surat nomor: 43/dpc-fspni-Korwil IV/krw/x/2018 perihal jawaban anjuran Disnakertrans Pemkab Karawang, sedangkan pihak PT BPR Polin Jaya tidak menjawab anjuran.

“PT BPR Polin Jaya diduga membuat surat pernyataan tertanggal 4 April 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Barlon Brando Hutabarat yang berisi kebohongan yaitu “Sesuai dengan RUPS atau Peraturan PT BPR Polin Jaya telah mengeluarkan pesangon 2 kali gaji kepada klien kami. Padahal klien kami tidak menerimanya sama sekali,” terang Denis.

Denis menegaskan, bahwa efektif pertanggal 1 Oktober 2019 lalu PT Polin Jaya berganti nama menjadi PT BPR Sinar Mas Pelita. Meski demikian pihaknya akan meminta kepada Kadisnakertrans Kab. Karawang untuk memberikan keputusan mengikat kepada PT Sinar Mas Pelita (Dulu PT Polin Jaya kemudian di merger oleh PT Sinar Mas Pelita.red) agar memberikan konpensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada klien kami Wowo Subowo sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Bila diperlukan, kami akan membawanya ke ranah hukum,” tegas Denis.

Dalam waktu dekat redaksi akan meminta konfirmasi kepada Direktur Polin jaya yang lama Barlon Hutabarat. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed